Organisasi terbesar disamping NU, Muhammadiyah berupaya merangkul pengikut aliran Ahmadiyah melalui
pendekatan dakwah agar kembali ke ajaran Islam yang benar, kata Ketua
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nashir.
"Kita mencoba melakukan pendekatan dakwah. Muhammadiyah ini
organisasi dakwah, kalau urusan hukum, urusan politik itu urusan
pemerintah, urusan dakwah menjadi urusan Muhammadiyah dan ormas Islam,
jadi kita melakukan pendekatan mana yang mau kembali, mana yang tidak,"
katanya di Magelang, Kamis (24/4), usai menghadiri pelantikan Rektor
Universitas Muhammadiyah Magelang, Prof. Dr. Achmadi. Anggota
Ahmadiyah, katanya, sebagai saudara terutama sebagai sesama umat Islam.
Pihak Muhammadiyah sudah mengirim surat edaran agar umat tidak
melakukan tindakan anarkis terhadap pengikut Ahmadiyah. "Sebab kalau di
antara mereka yang kembali itu juga saudara kita, atau mereka ingin
menjadi kelompok lain itu urusan mereka sendiri," katanya.
Upaya pendekatan kepada pengikut Ahmadiyah antara lain dilakukan di
Nusa Tengara Barat dan Jawa Barat. "Ada di NTB sudah kita kontak
Muhammadiyah di sana, di Jabar juga, pusatnya cuma di dua daerah itu,"
katanya. Ia menyatakan, hingga saat ini belum diketahui apakah sudah
ada pengikut Ahmadiyah yang pindah menjadi anggota Muhammadiyah.
"Belum ada informasi, karena mereka sendiri sekarang masih dalam garis
organisasinya untuk menempuh jalur hukum, itu masalahnya, situasinya
situasi yang serba sensitif," katanya. Ia menjelaskan, dakwah bersifat
merangkul, melalui edukasi, dialog, dan pendekatan secara bijak. Sejak
tahun 1933, katanya, Muhammadiyah mempunyai sikap bahwa siapa pun orang
Islam atau kelompok Islam yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad
maka mereka termasuk ingkar dari Islam.
"Dalam konteks sekarang Ahmadiyah itu sikap PP Muhammadiyah yang
menyangkut keyakinan itu ikuti apa yang telah menjadi keyakinan umum
seluruh ulama dan kelompok Islam termasuk di Indonesia, bahwa nabi
terakhir adalah Nabi Muhammad, dan kitab suci adalah Alquran sehingga
hal ini bukan persoalan penafsiran, ini keyakinan," katanya. Ia
mengatakan, pembubaran aliran Ahmadiyah menjadi tanggungjawab
pemerintah dan bukan tugas ormas-ormas Islam.
Berbagai ormas Islam diminta tidak bertindak sendiri terhadap Ahmadiyah
termasuk melakukan kegiatan yang bersifat kekerasan. "Biarlah urusan
hukum, urusan menindak itu urusan pemerintah, bukan urusan ormas-ormas,
kita pokoknya ikut kepada pemerintah," kata Haidar Nashir. (diolah dari Antara dan Republika)
Posting Komentar